Penerapan Collaborative Governance Antara Pemerintah Desa Dan Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata
Keywords:
Kolaborasi, Pemerintah Desa, Masyarakat, Pengembangan WisataAbstract
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam pengembangan wisata Mata Air Tampuro di Desa Piong, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri atas pemerintah desa, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), masyarakat, akademisi, dan media. Analisis penelitian mengacu pada teori collaborative governance yang meliputi dialog tatap muka, kepercayaan bersama, komitmen pada proses, pemahaman bersama, dan pencapaian hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi telah terjalin melalui musyawarah dan komunikasi yang melibatkan berbagai pihak dalam pengelolaan wisata. Kepercayaan bersama dibangun melalui keterbukaan informasi, komunikasi berkelanjutan, dan partisipasi masyarakat. Komitmen para aktor terlihat dari keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan wisata, sedangkan pemahaman bersama tercermin dari kesamaan tujuan untuk meningkatkan potensi desa dan kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi tersebut menghasilkan peningkatan kondisi lingkungan, perbaikan fasilitas dasar, meningkatnya partisipasi masyarakat, serta munculnya peluang ekonomi di sekitar kawasan wisata. Namun, masih terdapat kendala berupa keterlibatan masyarakat yang belum merata, pengelolaan fasilitas yang belum optimal, dan promosi wisata yang masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komunikasi, koordinasi, dan pengelolaan berkelanjutan untuk mendukung pengembangan wisata yang lebih efektif dan berkelanjutan.
References
Adnan, R., & Maulid, M. (2024). Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat dalam Pengembangan Obyek
Wisata Tanjung Malaha Kabupaten Kolaka. Jurnal Publik, 18(01), 48–61.
Ardin, A. (2024). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Objek Wisata Mata Air Tampuro
Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Mataram.
Ariesmansyah, A., Ariffin, R. H. B., & Respati, L. A. (2023). Collaborative Governance dalam
Pengembangan Desa Wisata. Jurnal El-Riyasah, 14(1), 58–72.
Ayuningtyas, D., Lestari, H., & Rostyaningsih, D. (2023). Peran Pemerintah Desa dalam
Pengembangan Desa Wisata Edukasi Gerabah. Journal of Public Policy and Management
Review, 12(3), 13–31.
Gautama, B. P., Yuliawati, A. K., Nurhayati, N. S., Fitriyani, E., & Pratiwi, I. I. (2020). Pengembangan
Desa Wisata Melalui Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat. Bernas: Jurnal Pengabdian
Kepada Masyarakat, 1(4), 355–369.
Gautama, B. P., Yuliawati, A. K., Nurhayati, N. S., Fitriyani, E., & Pratiwi, I. I. (2020). Pengembangan
Desa Wisata Melalui Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat. BERNAS: Jurnal Pengabdian
Kepada Masyarakat, 1(4), 355–369.
Herdiana, D. (2019). Peran Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat.
Jurnal Master Pariwisata (JUMPA), 6(1), 63–86.
Kuswandi, A. (2020). Strategi Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Pariwisata di Provinsi Nusa
Tenggara Barat. Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi, 8(2), 90–
113.
Muhammad Noor, S.Sos., M.A.P., Suaedi, F., & Mardiyanta, A. (2022). Collaborative Governance.
Penerbit Bildung.
Nugroho, R. (2020). Kebijakan Publik dan Manajemen Kolaborasi. Jakarta: Elex Media Komputindo.
Nursetiawan, & Supriyatno, B. (2023). Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Desa Sukamaju dalam
Pengembangan Wisata Bukit Sampalan Asri Berbasis Community Based Tourism.
Putra, W. P., & Firmanto, T. (2025). Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mengembangkan
Pariwisata Mada Oi Tampuro Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima. Jurnal Hukum Lex
Generalis, 6(8).
Rahmawati, S., Widayat, R. M., & Zitri, I. (2024, June). COLLECTIVE ACTION DINAS PARAWISATA DALAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI GUNA MENINGKATKAN INDUSTRI PARAWISATA DI KABUPATEN BIMA. In SEMINAR NASIONAL LPPM UMMAT (Vol. 3, pp. 1094-1107).
Wulandari, S., Hadi, A., Zitri, I., & Subandi, A. (2024, June). STRATEGI KELOMPOK SADAR WISATA DALAM PENGEMBANGAN OBYEK WISATA DENGAN MODEL PENTAHELIX (STUDI KASUS PANTAI WANE KABUPATEN BIMA). In SEMINAR NASIONAL LPPM UMMAT (Vol. 3, pp. 1085-1093).
Suheldi, R., Zitri, I., Ali, M., & Jaelani, M. A. (2024). ENHANCING SENGGIGI AS A LOMBOK TOURISM DESTINATION: A DEVELOPMENT STRATEGY. KOMUNITAS, 15(1), 51-78.
Zitri, I., Amil, A., & Lestanata, Y. (2024). Policy Communication on Twitter Social Media: Development of Sustainable Tourism Destinations in West Nusa Tenggara. Jurnal Public Policy, 10(1), 34-43.
Naqiah, A., & Zitri, I. (2023). Collective Action Kelompok Sadar Wisata Desa Malaka Dalam Percepatan Pariwisata Guna Peningkatan Ekonomi Masyarakat. Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik), 3(1), 1-14.
Zitri, I., Rosiastawa, A., & Hadi, A. (2023). Mencapai Target Sustainable Development Golas’s (Sdg’s) Di Desa Sermong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021. Journal Of Social And Policy Issues, 41-45.
Zitri, I., Rifaid, R., & Lestanata, Y. (2022). Implementation Of E-Government Policy From Governor Muhammad Zainul Madji (Tgb) Era To Governor Zulkieflimansyah Era In West Nusa Tenggara Province. Aristo, 11(1), 146-172.
Rahman, A. F. B., & Zitri, I. (2023). Collaborative Governance Dalam Perkembangan Pariwisata Di Kawasan Senggigi Kabupaten Lombok Barat. Nusantara Hasana Journal, 3(2), 144-159.
Zitri, I., Gushadi, A., & Subandi, A. (2023). Pariwisata Halal Di Nusa Tenggara Barat: Implementasi Dalam Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Journal Of Social And Policy Issues, 113-120.
Rahman, A. F. B., & Zitri, I. (2023). Collaborative Governance dalam Perkembangan Pariwisata di
Kawasan Senggigi Kabupaten Lombok Barat. Nusantara Hasana Journal, 3(2), 144–159.
Sagi, S. (2024). Strategi Pengembangan Wisata Mata Air Tampuro sebagai Daya Tarik Wisata di Desa
Piong Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Mataram.
Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
